Kisruh Ternak Babi di Juma Tombak Memanas, Warga Siap Bawa Kotoran ke Kantor Camat
Kesabaran masyarakat Desa Juma Tombak, Kecamatan STM Hilir, kini berada di ambang batas. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan bau tak sedap dan kekhawatiran akan pencemaran lingkungan akibat peternakan babi, mereka berencana mengadakan protes yang cukup ekstrem. Sebagai bentuk ketidakpuasan, warga akan membawa kotoran babi ke Kantor Camat sebagai tanda bahwa tindakan pemerintah dinilai tidak memadai.
Aksi Protes yang Memicu Perhatian
Aksi ini merupakan ungkapan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah, yang dianggap gagal memberikan solusi yang memadai. Warga merasa masalah yang dihadapi hanya berputar di diskusi tanpa ada langkah konkret yang diambil.
“Dalam waktu dekat, kami akan mendatangi kantor camat dengan membawa kotoran babi. Kami sudah cukup jenuh. Masalah ini sudah berlarut-larut, tanpa ada penyelesaian,” ujar Sembiring, salah satu warga, pada Selasa (7/4/2026).
Polemik yang Tak Kunjung Usai
Polemik terkait peternakan babi di Kecamatan STM Hilir bukanlah hal baru. Meskipun sudah seringkali dilakukan rapat untuk mencari solusi, hasilnya tetap nihil. Warga bahkan menyebut cara penanganan masalah ini mirip dengan “teh celup”—dilaporkan ke tingkat kabupaten, lalu kembali lagi ke kecamatan tanpa ada solusi nyata.
Rapat terakhir yang berlangsung di kantor camat juga berujung pada kebuntuan. Usulan yang diajukan, seperti menjaga kebersihan kandang dan membangun septic tank, dengan tegas ditolak oleh warga.
Reaksi Warga terhadap Usulan Pemerintah
“Selama kandang tetap ada di lokasi, bau dan pencemaran akan terus kami rasakan. Itu bukanlah solusi yang kami butuhkan,” ujar seorang warga dengan nada penuh emosi.
Ketidakpuasan ini juga menyoroti Kepala Desa Juma Tombak, Ponijo, yang dinilai tidak tegas dan cenderung menghindar dari tanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelumnya telah merekomendasikan penerbitan Peraturan Desa (Perdes) sebagai langkah untuk menata usaha ternak, namun hingga kini Perdes tersebut belum juga dikeluarkan.
Tantangan dalam Penegakan Hukum
Pernyataan kepala desa yang mengaku bisa terjerat masalah hukum jika menerbitkan Perdes justru menambah kemarahan warga. “Jika kepala desa takut untuk membuat aturan, lalu siapa yang akan menyelesaikan masalah ini?” sindir salah satu warga.
Tak hanya pemerintah desa, kinerja aparat penegak perda juga menjadi sorotan. Warga menilai ketidakjelasan sikap Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam menangani persoalan yang sudah berlangsung lama ini menjadi masalah tersendiri.
Pentingnya Kesadaran Lingkungan dan Kesehatan
Ketua Satgas Walantara Sumatera Utara, Sastra Sembiring, menekankan bahwa permasalahan ini bukan sekadar konflik sosial biasa. Namun, sudah menyentuh aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. “Ini bukan masalah sepele. Ini soal kesehatan dan lingkungan. Pemerintah harus mengambil tindakan, bukan sekadar mengadakan rapat tanpa hasil,” tegasnya.
Upaya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada bulan Februari 2026 juga tidak membuahkan hasil yang berarti. Lagi-lagi, rapat panjang berujung pada kebuntuan tanpa ada keputusan yang diambil.
Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun. Mereka merasa negara hanya hadir dalam bentuk forum diskusi tanpa memberikan solusi yang nyata dan efektif.
Bagi warga Juma Tombak, isu ini bukan sekadar tentang bau atau limbah. Ini menyangkut hak dasar mereka untuk memiliki lingkungan yang sehat dan kepastian tindakan dari pemerintah. Jika masalah ini tidak segera ditangani, ancaman untuk membawa kotoran ke kantor camat bukan sekadar simbol protes, melainkan peringatan serius bahwa kesabaran warga telah habis.
Menunggu Tanggapan dari Pihak Berwenang
Sampai berita ini ditulis, Camat STM Hilir, Sandi Sihombing, belum memberikan tanggapan terkait rencana aksi warga tersebut. Situasi ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah untuk segera mencari solusi yang tepat agar tidak terjadi ketegangan lebih lanjut di masyarakat.
